Peranan Pembangunan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk melakukan perubahan yang terencana dan sistematis dalam mencapai suatu bentuk perubahan tertentu yang lebih baik. Pembanguan tidak lepas dari perencanaan, apabila pembangunan tanpa rencana yang tepat dan akurat, maka hasil yang didapat pun tidak maksimal, bahkan dapat menimbulkan dampak lain dari program pembangunan yang tidak berhasil. Keberhasilan pembangunan dapat terlihat secara nyata sebelum, selama, dan setelah masa pembangunan. Dukungan dari berbagai pihak terkait sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan itu.

Peranan masyarkat dalam sangat penting. Dimana peran masyarakat dinilai tidak hanya sebagai konsumen dalam pembangunan, namun mestinya masyarakat juga dinilai berperan penting dalam proses penetuan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Bila masyarakat tidak dilibatkan untuk ikut menentukan kebijakan dan perencanaan, tidak diberi hak untuk berperan secara aktif pada lingkungannya, tidak berperan dalam mengubah, menambah, dan menyempurnakan lingkungannya dalam proses pembangunan maka masyarakat tersebut akan bersikap acuh, tidak peduli, tidak merasa memiliki, dan apatis terhadap pembangunan. Peranan masyarakat disini sangat besar, karena pembangunan tidak hanya nampak pada fisik saja, namun mencakup manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Peranan masyarakat dalam pembangunan di Indonesia tampaknya sangat kurang. Peran pemerintah lebih dominan dalam penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Peran masyarakat yang terabaikan ini lah yang dapat memicu ketidak berhasilan pembangunan. Tingkat pendidikan memengaruhi keberhasilan proses pembangunan, masyarakat dengan pendidikan rendah adalah pihak yang paling tidak terlibat dalam proses pembangunan. Banyak pihak yang beranggapan bahwa tingkat pendidikan rendah tidak dapat diajak untuk merencanakan pembangunan dengan baik, Padahal sebetulnya masyarakat ini memiliki suatu bentuk kearifan lokal yang dapat dijadikan icon pembangunan, yang mungkin tidak terfikirkan oleh masyarakat dengan pendidikan tinggi.

Kota adalah sebuah mahakarya tertinggi dari hasil cipta, rasa, dan karya manusia. Pihak yang memiliki gagasan dalam pembangunan sebuah kota akan mengaplikasikan buah pemikirannya dalam bentuk pembangunan fisik yang nyata dan dapat terlihat di sebuah kota. Gagasan setiap pihak berbeda, dengan motif yang berbeda pula, hal inilah yang melatar belakangi munculnya permasalahan pembangunan sebuah kota. Permasalahannya muncul ketika terjadi konflik kepentingan dari berbagai pihak-pihak yang memiliki latar belakang yang berbeda dalam pembangunan fisik sebuah kota. Penampilan kota menunjukan perkembangan peradaban suatu zaman, dan pihak yang mencetuskan gagasannya dalam pembangunan. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak hanya mementingkan kepentingan pihak tertentu saja, namun lebih menitik beratkan kepada kepentingan umum / publik.

Proses perkembangan suatu kota sangat dinamis, perubahan penduduk kota berlangsung dalam waktu yang cepat, sehingga perubahan tata ruang kota juga dituntut untuk dapat berkembang dengan cepat. Namun apabila pola tata ruang tetap statis, dan tidak mengikuti perkembangan penduduk dapat menimbulkan ancaman besar bagi kota itu. Perencanaan pembangunan tidak hanya terfokus sebagai perubahan, namun dilihat sebagai pemecahan masalah. Pembangunan dewasa ini bukan hanya terpusat kepada pembangunan fisik belaka, namun sudah bersifat terpadu mencakup fisik, berserta manusia di dalamnya. Apabila pembangunan hanya mengedepankan fisik saja, maka akan terjadi permasalahan baru yang lebih kompleks lagi. Masalah ini timbul karena masyarakat tidak turut dibangun kualitas sumber dayanya.

Kota merupakan daerah pergaulan antar berbagai masyakat dengan kepentingan yang berbeda. Konflik akan selalu muncul dan tidak mungkin untuk dihindari. Misalnya adalah pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan, pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Untuk itulah pembangunan bukan hanya terfokus pada perubahan saja namun sebagai pemecahan masalah. Peranan pemerintah sebagai pengelola dan perencana pembangunan mulai bergeser, tidak hanya merencanakan pembangunan secara fisik saja, namun juga merambah aspek-aspek lainnya seperti pengelolaan pasar, peran swasta dan masyarakat, penegakan hukum, ketertiban administrasi dan kelembagaan.

Peningkatan kesejahteraan penduduk adalah tujuan pembangunan dalam segi sosial ekonomi. Namun masih saja ditemukan pengemis dan gelandangan dan anak jalanan di sudut-sudut keramaian ibu kota provinsi lampung. Contohnya saja banyak pengemis dan gelandangan yang di kawasan tanjung karang pusat yang notabene-nya merupakan pusat aktivitas perekonomian. Pengemis dan gelandangan ini membuat penampilan sudut kota menjadi kurang apik dan kumuh, dan kota terlihat menjadi semrawut serta kurang teratur. Gelandangan dan pengemis ini merupkan tenaga kerja produktif, namun memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Hal ini ditunjukan dengan keterampilan/ kecapakan kerja yang dimiliki kurang, karena pencapaian pendidikan yang diterima juga kurang.

Gelandangan dan pengemis merupakan dampak negatif pembangunan, dimana pemerintah tidak dapat memberikan lapangan kerja yang memadai untuk kaum marjinal. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap terpaksa melakukan pekerjaan meminta-minta sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Pendapatan dari pekerjaan sebelumnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup, desakan pemenuhan kebutuhan ekonomi terus berjalan, namun lapangan perkerjaan kurang dapat menyerap masyarakat ini, akibatnya adalah semakin menjamurnya pengemis dan gelandangan. Hal ini berkaitan erat dengan pembangunan yang belum dapat meratakan kesejahteraan penduduk. Pemerintah belum dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan penduduk, dampak nyata dapat terlihat dari tata ruang sudut –sudut kota yang kumuh, dan semrawut. 

Solusi untuk masalah gelandangan dan pengemis adalah dengan adanya pembinaan sosial dan keterampilan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan dinas sosial , maka gelandangan dan pengemis yang awalnya kurang terampil dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dan lebih terampil.  Gelandangan dan pengemis dapat menghasilkan sesuatu produk yang dapat menghasilkan uang , yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Pemberian keterampilan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuat masyarakat marjinal lebih mandiri serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Pemenuhan kebutuhan hidup dasar manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan dapat dijadikan sebagai salah satu indicator keberhasilan pembangunan sebuah kota. Pemukiman dapat dijadikan pertimbangan bahwa masalah pembangunan telah dapat berjalan dengan lancar maupun tidak. Pemukiman merupakan kebutuhan yang tidak dapat terelakan bagi masyarakat. Tata ruang pemukiman yang baik akan membuat suatu pola-pola pemukiman, baik memanjang, terpusat atau menyebar. Pola pemukiman yang teratur menjadikan penampilan kota lebih rapi bila dibandingkan dengan pemukiman yang kurang teratur. Penataan pola pemukiman harus dilakukan sedini  mungkin mengingat pemukiman adalah kebutuhan pokok setiap lapisan masyarakat, dengan adanya pengaturan tata ruagn pemukiman maka pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi kedepannya.

Masih adanya pemukiman kumuh di sepanjang wilayah teluk betung menandakan bahwa pemerintah belum dapat menyediakan pemukiman yang layak bagi warganya. Pemukiman kumuh ini termasuk kedalam daerah slum. Pemukiman kumuh menjadikan tata ruang kota Bandar lampung menjadi kurang baik. Penampilan kota terlihat menjadi sumpek, dan kurang rapi. Kawasan kumuh ada yang tetap di akui sebagai daerah pemukiman, dan ada yang disebut sebagai pemukiman liar. Masyarakat marjinal adalah penghuni kawasan pemukiman kumuh. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah tidak memiliki pemukiman yang layak huni dan pra-sejahtera. Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan agar kawasan kumuh dapat berkurang jumlahnya secara signifikan.

Solusi untuk mengatasi pemukiman kumuh ini adalah menyediakan pemukiman yang layak sebagai penggantinya. Namun untuk pemukiman kumuh yang diakui tidak mesti dipindahkan, namun perlu pembenahan tata ruangnya, agar terlihat lebih baik, dan teratur. Penggunaan lahan reklamasi sebagai pemukiman mestinya perlu dikaji ulang agar pemanfaatannya tidak membuat kota menjadi semakin kumuh. Pemukim yang berada di lahan reklamasi di kawasan pesisir pantai teluk betung adalah masyarakat ekonomi bawah, apabila tata ruang pemukimannya tidak dikelola  dengan baik, maka penampilan kota dua puluh tahun kedepan akan semakin tidak karuan.

Kebijakan-kebijakan dibuat oleh pemerintah selaku perencana utama tata ruang kota Bandar lampung. Di era kepemimpinan yang baru, pemerintah kota membuat suatu kebijakan untuk membenahi sudut-sudut kota Bandar lampung. Kini wajah-wajah sudut kota Bandar lampung sudah lebih baik. Penataan tata ruang kota yang amburadul dibenahai satu per satu, mulai dari pemindahan pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan pasar tengah, mengembalikan fungi utama jalan –jalan protokol yang mengeliling kawasan tanjung karang pusat,  pembenahan fungsi utama pasar bambu kuning, pembenahan lahan terbuka hijau, penataan daerah pesisir dan lainnya. Pembenahan ini membuat pemandangan kota Bandar lampung semakin terlihat rapih, bersih, dan teratur.

Dengan adanya perencanan yang baik, maka pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya dapat mencapai hasil yang maksimal. Pelaku pembangunan harus saling bekerjasama untuk membuat pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dibutuhkan keseriusan yang tinggi antara masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pembenahan ini. Tanpa adanya dukungan yang serius dari semua pihak itu maka proses ini tidak dapat berjalan dengan maksimal, dan hasil yang diharapkan pun jauh dari yang direncanakan.